Rumah dan Kualitas Hidup

-

Pemukiman Padat di Jakarta. Sumber: New Straits Time


Media Detikcom (16/7) memuat artikel tentang pendapat orang yang memilih untuk memiliki atau tidak memiliki rumah. Bagi pihak yang memilih untuk segera punya rumah, rumah adalah impian; seberapa kecil dan jauh namun jika rumah itu adalah milik sendiri maka akan memberikan ketenangan. Bagi mereka, jauh lebih tenang untuk tinggal di rumah sendiri daripada harus mengontrak atau menyewa.

Sementara mereka yang tidak ingin punya rumah didasari alasan kepraktisan, tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mobilitas tinggi, serta keengganan punya hunian di pinggiran kota yang meski harganya terjangkau, justru membuat penghuninya harus mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk transportasi.

Housing Ownership

Indonesia memiliki housing ownership (kepemilikan rumah ) yang tergolong tinggi, dilihat dari publikasi Statista yang menunjukkan sekitar 72% rumah tangga perkotaan di Indonesia tinggal di rumah dengan status yang mereka miliki. Sementara sekitar 90% rumah tangga perdesaan di Indonesia tinggal di rumah milik mereka sendiri.

Kepemilikan Rumah di Indonesia, 2018-2020. Sumber: Statista

Namun tingginya angka kepemilikan rumah ini belum bisa mencerminkan bagaimana kualitas rumah, kualitas lingkungan sekitar, serta aksesibilitas rumah itu sendiri.

Hal ini penting mengingat rumah hendaknya bukan sekedar tempat untuk tidur namun juga harus cukup luas bagi penghuninya, berada di kawasan bebas bencana, dan dengan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi penghuninya. 

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 mensyaratkan kebutuhan minium ruang adalah 9 meter persegi per jiwa untuk rumah tapak. Jadi, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak hendaknya memiliki rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi. Tentu saja, semakin luas bangunan menunjukkan semakin tinggi standar hidup. 

Ini belum termasuk kualitas bahan bangunan yang digunakan dimana semakin berkualitas bahan bangunan yang digunakan menunjukkan semakin tinggi standar hidup penghuninya.

Ini juga belum dihitung aksesibilitas dan kualitas lingkungan dimana properti di lokasi strategis dan dengan kualitas lingkungan baik menunjukkan standar hidup yang lebih tinggi daripada properti di lokasi tidak strategis dan dengan lingkungan yang tidak baik.

Kualitas Hunian di Indonesia

Rendahnya kualitas hunian di Indonesia diasosiasikan dengan masyarakat yang mendirikan bangunan di wilayah dengan aksesibilitas sulit seperti di lereng bukit, jalan yang sempit yang notabene akan menyulitkan penanganan saat terjadi kejadian darurat (seperti kebakaran) atau bencana.

Masyarakat juga tidak mampu menggunakan bahan bangunan berkualitas dan dengan teknik konstriksi yang kokoh untuk mengahadapi bencana.

Tak hanya itu, banyak masyarakat yang tinggal dan mendirikan bangunan liar seperti di pinggir rel kereta, kolong jembatan, dan di bawah jembatan layang yang berisiko menghadapi keterbatasan akses, layanan utilitas, serta ketiadaan status hukum untuk hunian mereka.

Penyebab utamanya adalah rendahnya pendapatan yang kemudian diperparah dengan pengeluaran untuk makanan yang menyedot bagian terbesar pendapatan, terutama keluarga miskin, sehingga tidak banyak sisa pendapatan yang bisa dialokasikan untuk meningkatkan standar hidup seperti dalam hal hunian. 

Indonesia juga menghadapi besarnya populasi penduduk miskin dimana seperlima dari populasi Indonesia rentan jatuh miskin. Kemudian, lebih dari separuh populasi Indonesia tinggal di perkotaan dimana satu dari lima penduduk perkotaan tinggal di kawasan kumuh (Habitat for Humanity, 2020).

Hal ini sejalan dengan temuan Abidoye, et.al. (2020) yang menemukan bahwa ketidakterjangkauan dan rendahnya pendapatan merupakan penghambat utama untuk memiliki hunian berkualitas di Indonesia.

Peningkatan Kualitas Hidup

Pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk lebih berorientasi pada kualitas hidup. Setiap orang perlu didorong untuk memikirkan apakah pilihan yang diambil dapat meningkatkan atau justru menurunkan kualitas hidupnya.

Maka, apakah punya rumah sendiri tapi di pinggiran kota memberikan kualitas hidup lebih tinggi daripada hunian sewa yang berada di pusat kota?

Jika rumah di pinggiran memberi kualitas hidup lebih baik daripada rumah sewa di pusat kota tadi, maka logikanya orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli rumah meski di pinggiran kota. 

Implikasinya, pemerintah harus membangun infrastruktur jauh ke luar kota agar dapat menyaingi laju pertambahan penduduk di pinggiran kota agar mereka juga memiliki kualitas hidup yang sama atau lebih tinggi daripada warga yang tinggal di pusat kota. Bahkan, jauh lebih baik membangun infrastruktur terlebih dulu yang kemudian disusul dengan perkembangan hunian.

Sebaliknya, jika rumah sewa di pusat kota dapat memberi kualitas hidup lebih baik, maka pemerintah perlu berfokus pada penyediaan hunian sewa di pusat kota. Pemerintah juga perlu menata pusat kota agar lebih liveable dengan meningkatkan kualitas infrastruktur dan memperbanyak ruang publik.

Tugas utama pemerintah adalah menyediakan infrastruktur baik di pusat kota maupun di pinggiran kota. Agar penghuni dapat merasakan dampak positif dari hunian mereka karena kedekatan jarak dengan fasilitas dan pelayanan publik. 

Kedekatan jarak dengan berbagai tempat ini dapat memberi nilai tambah bagi properti itu, seperti dalam penelitian Gnagey and Tans (2018). 

Temuan World Resources Institute Indonesia (2022) juga menunjukkan sebuah hunian setidaknya harus memiliki dua jenis efisiensi untuk dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya yakni efisiensi dalam hal lokasi dan efisiensi dalam energi dan penggunaan air.

Sementara bagi masyarakat, pilihan yang diambil juga hendaknya yang memberi konsekuensi biaya-biaya lebih murah, tidak hanya biaya untuk mendapatkan hunian tersebut namun biaya yang timbul karena memilih hunian tersebut dan implikasi bagi kualitas hidup penghuni. 

Maka bagi masyarakat, jika kualitas hidup akan lebih baik tanpa memiliki rumah, maka peluang untuk tidak (atau belum) memiliki rumah sendiri juga masih akan terbuka lebar.

Penutup

Kualitas hidup harus menjadi tujuan utama. Sehingga tidak punya rumah sendiri bukan berarti memiliki kualitas hidup lebih rendah daripada mereka yang memiliki rumah.

Referensi

https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20220716/Hidup-Tak-Harus-Punya-Rumah/

https://www.statista.com/statistics/1211567/indonesia-households-living-in-their-own-housing-unit-by-urbanization/

Abidoye, R. B., Puspitasari, G., Sunindijo, R., & Adabre, M. (2020). Young adults and homeownership in Jakarta, Indonesia. International Journal of Housing Markets and Analysis.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176379/PP_Nomor_12_Tahun_2021.pdf

Gnagey, M., & Tans, R. (2018). Property-price determinants in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 54(1), 61-84.

https://wri-indonesia.org/en/blog/can-housing-be-affordable-without-being-efficient

https://www.habitat.org/where-we-build/indonesia

Popular posts from this blog

Skewness dan Kurtosis

-
Image
Pada statistika, dikenal istilah skewness dan kurtosis. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Skewness dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Skewness yang bernilai positif berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Berarti, sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Skewness yang bernilai negatif berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri, menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Sementara skewness bernilai nol berarti nilai terdistribusi secara simetris, dengan jarak antara ekor distribusi sebelah kanan dan kiri sama besar. Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Skewness Kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan ( tailedness ). Semakin besar nilai kurtosis maka kurva semakin runcing. Nilai referensi kurtosis adalah 3. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi disebut leptokurtik. Sementara jika lebih rendah dari 3, maka disebut plat...
Read more

Piramida Distribusi Kekayaan Masyarakat Indonesia

-
Image
Menarik mencermati pemberitaan detikcom (19/10) yang berisi pernyataan bahwa hanya 1% masyarakat Indonesia yang menikmati kekayaan sementara 99% sisanya hidup pas-pasan bahkan sangat sulit. Sontak, berita ini menjadi perhatian publik.  Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan mereka yang tidak termasuk dalam kelompok elit 1% ini. Apakah semuanya hidup pas-pasan? Tentu saja, pengamatan atas kondisi mereka sangat sulit. Akan lebih mudah mengamati atau mengukur orang-orang yang berada di kelompok ekstrem atas (orang yang sangat kaya) atau ektrem bawah (orang yang paling miskin).  Orang-orang yang masuk ke dalam 1% orang terkaya di Indonesia adalah mereka memiliki harta atau aset yang sangat banyak.  Artikel ini difokuskan pada kekayaan, dan bukannya pendapatan. Kekayaan rumah tangga lebih mampu merefleksikan kondisi kesejahteraan rumah tangga tersebut.  Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberi definisi kaya adalah ...
Read more

Robustness Check

-
Image
Robustness check seringkali menjadi upaya justifikasi peneliti bahwa model dan pemilihan variabel di penelitiannya adalah secara struktural valid. Namun, sebaliknya, bila robustness check tidak dilaksanakan dengan baik, ia akan menjadi tidak informatif dan bisa jadi membawa persepsi yang keliru.  Satu artikel lama namun masih relevan membahas bagaimana core dan non-critical core variables dapat diuji untuk mendukung robustness check.  White, H. & Lu, X. (2010) Robustness Checks and Robustness Tests in Applied Economics. https://www.economics.uci.edu/files/docs/micro/s11/white.pdf
Read more

Pelayanan Publik Gratis atau Berbayar?

-
Image
Angkutan Kota Gratis di Banyuwangi  Adanya fasilitas angkutan kota (angkot) gratis dapat menarik minat warga untuk berpergian menggunakan moda transportasi ini karena dapat menghemat pengeluaran untuk biaya transportasi. Begitu juga dengan fasilitas parkir gratis juga dapat mengurangi beban biaya parkir pengguna.  Namun, apakah pelayanan gratis tersebut justru tidak membuat orang betah parkir berlama-lama atau membuat orang naik angkot hanya untuk menghabiskan waktu luang saja? Ataukah meski gratis, orang-orang tetap enggan memanfaatkannya? Pelayanan transportasi umum dan perparkiran adalah salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.    Secara garis besar, terdapat tiga jenis pelayanan publik. Pertama, pelayanan administratif seperti pelayanan dokumen kependudukan (KTP, KK, IMB, paspor). Kedua, pelayanan barang yang menghasilkan berbagai bentuk dan jenis barang kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, dan pembuangan limbah...
Read more

Palma Ratio Indonesia

-
Image
Koefisien Gini secara luas digunakan sebagai pengukuran kondisi ketimpangan. Hal ini didasari bahwa koefisien Gini merupakan salah satu metode pengukuran ketimpangang yang paling tua, diajukan oleh Corrado Gini pada tahun 1912. Koefisien Gini memiliki nilai dalam rentang 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini maka kondisi ketimpangan semakin parah. Maka, satu negara/ daerah yang memiliki koefisien Gini lebih tinggi daripada negara/ daerah lain dianggap memiliki tingkat ketimpangan lebih tinggi. Namun koefisien Gini ternyata tidak mampu melihat lebih ke dalam bagaimana distribusi yang terjadi di setiap kelas masyarakat. Misalnya ada negara A dan B memiliki koefisien Gini yang sama. Namun bagian pendapatan yang diterima oleh masyarakat termiskin di negara A lebih sedikit daripada pendapatan yang diterima oleh kelompok yang sama di negara B. Maka, kondisi ketimpangan di negara A seharusnya lebih parah daripada negara B. Untuk mengatasi kondisi di atas, diperlukan satu indikator lain, ...
Read more

IFLS: Mencari Variabel

-
Image
RAND Indonesian Family Life Survey (IFLS). Sumber: Google The Indonesia Family Life Survey (IFLS) merupakan sumber data longitudinal yang banyak digunakan peneliti untuk mengetahui kondisi sosioekonomi, kesehatan, pendidikan untuk rumah tangga dan individu di Indonesia serta kondisi komunitas dalam hal karakteristik, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.  IFLS pertama kali diselenggarakan tahun 1993 (IFLS1) yang menyurvei 7.224 rumah tangga yang tinggal di 321 Enumeration Area di 13 provinsi di Indonesia. Kemudian survei-survei berikutnya dilaksanakan di tahun 1997 (IFLS2), 2000 (IFLS3), 2007 (IFLS4), dan 2014 (IFLS5). Berbeda dengan cross section survey yang mengumpulkan informasi responden pada suatu saat tertentu, longitudinal atau panel survey mengumpulkan informasi dari responden yang sama dari waktu ke waktu.  Data, publikasi dan dokumentasi penunjang IFLS tersedia di website RAND Identifier (ID) di IFLS Ada berbagai macam identifier (ID) di IFLS, yakni ID untuk rumah tan...
Read more

Economic Complexity Index: Indonesia

-
Image
Produk ekspor suatu negara berfungsi untuk meningkatkan perekonomian bangsa, dengan cara mampu mencapai pangsa pasar yang lebih luas daripada pasar domestik. Dengan demikian, produsen tidak hanya bergantung pada masyarakat dalam negeri sebagai pembeli namun juga masyarakat yang ada di negara-negara lain. Semakin banyak barang yang diekspor berarti juga semakin banyak pemasukan bagi produsen dan bagi negara. Namun, apakah komoditas yang diekspor tersebut juga memiliki keunggulan dari sisi diversifikasi dan spesialisasi? Produk yang terdiversifikasi berarti semakin banyak variasi produk, dan semakin banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Sementara terspesialisasi berarti produk ekspor tersebut memiliki keunikan yang tidak dimiliki dan tidak mudah ditiru oleh pesaingnya.  Dengan memiliki komoditas yang terdiversifikasi dan terspesialisasi, suatu negara mampu mengembangkan daya saingnya sehingga lebih tinggi dibanding negara lain. Tidak hanya itu, produk yang ter...
Read more