Buy Now Pay Later atas Barang Kena Cukai

-


Bagi sebagian orang, buy now pay later (BNPL) memudahkan untuk membeli barang yang diinginkan karena dapat menunda pembayaran atas barang-barang yang dikonsumsi sekarang, bisa dalam 30 hari, tiga bulan, enam bulan, sampai 12 bulan. 

BNPL banyak ditemui di platform belanja online seperti Shopee Paylater, GopayLater, dan Kredivo. 

BNPL juga mencakup pembelian komoditas dengan rentang yang luas, mulai kebutuhan pangan, fashion, otomotif, sampai perkakas rumah tangga.

Tren BNPL di Indonesia

Dikutip dari CBNC Indonesia, transaksi buy now pay later (BNPL) di seluruh dunia pada 2021 mencapai US$ 120 miliar atau Rp 1.748,28 triliun (dengan kurs Rp 14.569). Nilai ini meroket 263,64% dibandingkan 2020 (GlobalData)

Sementara BNPL Survey yang dilakukan Research and Market mencatat nilai transaksi BNPL di Indonesia pada 2021 diperkirakan mencapai US$ 1,54 miliar pada akhir 2021 (Rp 22,39 triliun). Angka itu melonjak 72,8% dibandingkan 2020.

Masa depan bisnis BNPL di tanah air diperkirakan cerah, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 29,2% per tahun sepanjang 2021-2028. Pada 2028, nilai BNPL diperkirakan mencapai US$ 9,22 miliar (Rp 134,35 triliun).

Pesatnya pertumbuhan BNPL di Indonesia ini disebabkan oleh rendahnya penetrasi kredit perbankan, rendahnya penggunaan kartu kredit, serta semakin meningkatnya penggunaan telepon selular dan transaksi belanja online.

Jika BNPL bisa menunda pembayaran, apa bedanya dengan kartu kredit? 

BNPL dan kartu kredit memiliki fungsi yang sama, yakni menunda pembayaran, namun kartu kredit memiliki proses dan ketentuan yang lebih ketat dibanding BNPL untuk dapat memilikinya.

Pada umumnya, kartu kredit mensyaratkan seseorang memiliki kemampuan finansial cukup (baik untuk membayar hutang-hutangnya atau untuk membiayai pengeluaran sehari-hari), ditandai dengan bukti penghasilan, dokumen pajak, serta referensi dari pihak ketiga. Termasuk juga pengecekan profil yang bersangkutan terkait kredit di perbankan.

Bagi banyak orang yang tidak memenuhi syarat kartu kredit di atas, BNPL adalah solusi karena memiliki persyaratan yang lebih ringan.

BNPL juga memiliki beberapa biaya yang nilainya relatif lebih kecil dibanding kartu kredit seperti biaya langganan dan bunga karena keterlambatan pembayaran.

Barang-barang yang Dikontrol Konsumsinya

Kemudahan pembelian barang-barang melalui BNPL ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah BNPL juga dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang konsumsinya dikontrol pemerintah seperti minuman keras dan rokok?

Implikasi BNPL versus kartu kredit ini juga membawa ke kenyataan mengapa orang yang memiliki kemampuan finansial lebih rendah, ditandai dengan ketidakmampuan mereka mendapatkan kartu kredit, justru diberi kemudahan menunda pembayaran atas pembelian barang-barang justru lebih banyak memberi manfaat negatif baik bagi diri sendiri maupun orang lain?

Dari sisi konsumen, konsumsi atas minuman keras dan rokok dapat menimbulkan efek kecanduan sehingga pembelian melalui BNPL berpotensi menjadi perangkap finansial saat mereka tidak mampu melunasi kewajiban BNPL-nya.

Potensi gagal bayar ini juga muncul karena BNPL justru digunakan untuk membeli minuman keras dan rokok yang notabene merupakan barang konsumtif dimana idealnya, jenis barang tersebut hendaknya menggunakan pembayaran langsung dan bukannya pembayaran ditunda.

Kenaikan konsumsi, karena kemudahan pembayaran ini, juga dapat menjadi perangkap bagi mereka yang tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan atas barang-barang yang dibatasi konsumsinya tersebut. 

Dari sisi pemerintah, BNPL atas tipe komoditas tersebut sama buruknya dengan memberikan bantuan langsung tunai yang oleh penerima langsung dibelanjakan untuk minuman keras atau rokok.

Cukai

Pengendalian atas barang-barang yang perlu dikendalikan konsumsinya dapat dilakukan melalui pengenaan cukai.

Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, berbagai jenis Barang Kena Cukai adalah:   

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya,

2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol,

3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya,

4. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Maka pengenaan cukai berarti juga negara mengakui bahwa konsumsi atas barang-barang tersebut perlu dikendalikan karena memberi keuntungan yang nilainya lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkan namun karena satu dan lain hal barang-barang tersebut tidak bisa dianggap terlarang (ilegal). 

Sehingga adanya penerimaan negara dari cukai seperti dua sisi mata uang yakni adanya pemasukan negara (namun lebih ke arah nuansa negatif) dan  indikasi adanya konsumsi atas barang-barang tersebut.

Khusus untuk Cukai Hasil Tembakau, pada periode 2015-2020, penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau mengalami kenaikan dari Rp.144.64 triliun di tahun 2015 menjadi Rp.176,31 triliun di tahun 2020.  

Kenaikan penerimaan negara dari Cukai Hasil Tembakau ini juga miris mengingat Badan Pusat Statistik mencatat rokok adalah kontributor terbesar kedua kemiskinan di Indonesia, setelah beras. Di perkotaan, komoditas beras dan rokok berkontribusi sebesar 19,69% dan 11,30% garis kemiskinan perkotaan. Sementara di perdesaan, kedua komoditas ini berkontribusi sebesar 23,79% dan 10,78%. 

Penutup

Pemerintah harus mampu mengontrol peredaran barang-barang yang perlu dikontrol konsumsinya seperti minuman keras dan rokok tadi untuk melindungi orang miskin, marginal, dan yang tidak mampu mengakses kredit perbankan yang mudah dieksploitasi produsen dan pedagang, terutama dengan kemudahan pembayaran atas pembelian barang-barang tersebut seperti melalui buy now pay later (BNPL). 

Perlu juga regulasi penggunaan BNPL untuk melindungi perusahaan pembiayaan BNPL dari risiko gagal bayar—karena konsumen memiliki kapasitas finansial lebih rendah dibanding mereka yang dapat mengakses kredit perbankan—dan melindungi konsumen agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kesengsaraan orang lain. 

Referensi

https://www.cnbcindonesia.com/market/20220611141545-17-346219/bisnis-pay-later-terancam-tsunami-bunga-tinggi

https://www.stuff.co.nz/business/129274297/inside-the-fight-to-get-a-booze-ban-for-buy-now-pay-later

Popular posts from this blog

Skewness dan Kurtosis

-
Image
Pada statistika, dikenal istilah skewness dan kurtosis. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Skewness dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Skewness yang bernilai positif berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Berarti, sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Skewness yang bernilai negatif berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri, menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Sementara skewness bernilai nol berarti nilai terdistribusi secara simetris, dengan jarak antara ekor distribusi sebelah kanan dan kiri sama besar. Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Skewness Kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan ( tailedness ). Semakin besar nilai kurtosis maka kurva semakin runcing. Nilai referensi kurtosis adalah 3. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi disebut leptokurtik. Sementara jika lebih rendah dari 3, maka disebut plat...
Read more

Piramida Distribusi Kekayaan Masyarakat Indonesia

-
Image
Menarik mencermati pemberitaan detikcom (19/10) yang berisi pernyataan bahwa hanya 1% masyarakat Indonesia yang menikmati kekayaan sementara 99% sisanya hidup pas-pasan bahkan sangat sulit. Sontak, berita ini menjadi perhatian publik.  Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan mereka yang tidak termasuk dalam kelompok elit 1% ini. Apakah semuanya hidup pas-pasan? Tentu saja, pengamatan atas kondisi mereka sangat sulit. Akan lebih mudah mengamati atau mengukur orang-orang yang berada di kelompok ekstrem atas (orang yang sangat kaya) atau ektrem bawah (orang yang paling miskin).  Orang-orang yang masuk ke dalam 1% orang terkaya di Indonesia adalah mereka memiliki harta atau aset yang sangat banyak.  Artikel ini difokuskan pada kekayaan, dan bukannya pendapatan. Kekayaan rumah tangga lebih mampu merefleksikan kondisi kesejahteraan rumah tangga tersebut.  Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberi definisi kaya adalah ...
Read more

KKN di Desa Penari

-
Image
KKN di Desa Penari is a horror story that goes viral recently in Indonesia. This story is believed based on the real story of KKN programme in one village in East Java Province in 2009. The KKN is an abbreviation of Kuliah Kerja Nyata or translated as practical experience of community service conducted by university students. While Desa Penari is translated as a village of dancers.  The story was originally published in a serial tweet by SimpleMan in his Twitter account @SimpleM81378523, uploaded on the 24th of June 2019. The tweets are written in the local language (Javanese with eastern Java dialect) with translation in the Indonesian language.  The story focuses on six (out of 14) students who did the KKN programme in a remote village, known with traditional dance as its tradition. When they arrived at the village, they realised that the village is also inhabited by ancient spirits, with traditional dance as their tradition.  The story culminated when a couple did ...
Read more

Palma Ratio Indonesia

-
Image
Koefisien Gini secara luas digunakan sebagai pengukuran kondisi ketimpangan. Hal ini didasari bahwa koefisien Gini merupakan salah satu metode pengukuran ketimpangang yang paling tua, diajukan oleh Corrado Gini pada tahun 1912. Koefisien Gini memiliki nilai dalam rentang 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini maka kondisi ketimpangan semakin parah. Maka, satu negara/ daerah yang memiliki koefisien Gini lebih tinggi daripada negara/ daerah lain dianggap memiliki tingkat ketimpangan lebih tinggi. Namun koefisien Gini ternyata tidak mampu melihat lebih ke dalam bagaimana distribusi yang terjadi di setiap kelas masyarakat. Misalnya ada negara A dan B memiliki koefisien Gini yang sama. Namun bagian pendapatan yang diterima oleh masyarakat termiskin di negara A lebih sedikit daripada pendapatan yang diterima oleh kelompok yang sama di negara B. Maka, kondisi ketimpangan di negara A seharusnya lebih parah daripada negara B. Untuk mengatasi kondisi di atas, diperlukan satu indikator lain, ...
Read more

Daya Beli Masyarakat, in this Economy: Dunia Usaha dan Perspektif Ekonomi Makro

-
Image
Pemberitaan detikcom (02/08) tentang kelas menengah di Indonesia menunjukkan kondisi masyarakat di kategori ini yang semakin tertekan. Pendapatan yang tidak berubah banyak harus berhadapan dengan semakin tingginya pengeluaran imbas kenaikan harga. Tak heran kelas menengah semakin rutin berhemat dalam mengatur pengeluaran, bahkan untuk urusan makan. Kondisi ini juga diperparah dengan realita bahwa mereka bukan kelompok yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebab, tak seperti warga miskin, kelas menengah bukanlah golongan yang terjangkau bansos pemerintah. Maka tak heran, ini seperti kelas nanggung: miskin bukan, kaya masih jauh. Meski demikian, kelas menengah di Indonesia dielukan sebagai penyokong perekonomian. Meski jumlah mereka hanya sekitar 17% dari total penduduk Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi mereka mencapai sekitar 40% dari total konsumsi penduduk Indonesia.  Definisi Kelas Menengah Penentuan kelas menengah menggunakan data kon...
Read more

Generasi Hutang: Literasi Keuangan dan Kekayaan Rumah Tangga

-
Image
lol no. Abstrak Tulisan ini menyoroti bagaimana praktik keuangan keluarga berdampak pada generasi mendatang. Berawal dari kasus nyata dan data Indonesia Longitudinal Aging Survey, dibahas pentingnya mengakumulasi kekayaan bersih dan menghindari warisan hutang. Hal ini penting untuk menghindarkan generasi muda dari jebakan hutang konsumtif seperti Buy Now Pay Later dan pinjaman online. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendorong masyarakat lebih sadar risiko hutang dan pentingnya perencanaan warisan kekayaan melalui literasi keuangan. Kata Kunci: pewarisan, kekayaan, hutang Pendahuluan Pemberitaan Jawa Pos (17/07) menunjukkan kejadian penyerahan secara total seorang ibu oleh keempat anaknya kapada panti sosial. Hal ini memantik simpati di media sosial dan tak pelak, banyak yang menyayangkan tindakan keempat anaknya tersebut. Namun klarifikasi dari perangkat pemerintahan setempat menujukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Alasan utama keempat anaknya menyerahkan sang ibu ke pa...
Read more

Berapa Rata-Rata Kekayaan Rumah Tangga di Indonesia?

-
Image
Acapkali pilihan untuk tinggal atau merantau didasari pada potensi penghasilan yang didapat. Tinggal di satu daerah dianggap mampu memberi jaminan menjadi kaya bila dibandingkan dengan tinggal di daerah lain. Namun apa betul asumsi tersebut? Dalam artikel ini kaya didefinisikan berdasarkan nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih berarti total kekayaan dikurangi dengan hutang.  Total kekayaan didapat dari nilai pasar semua aset yang dimiliki oleh seseorang, seperti nilai pasar dari rumah, ladang, hewan ternak, kendaraan, perabot, perhiasan, tabungan, serta berbagai nstrumen investasi lain. Hutang dapat berupa hutang produktif atau konsumtif. Hutang yang produktif dapat berupa hutang yang mendatangkan manfaat secara langsung, seperti menambah pemasukan ( cashflow ) atau menambah aset. Hutang jenis ini juga biasanya memiliki nilai yang lebih kecil daripada manfaat yang dirasakan. Contohnya adalah hutang untuk pengembangan usaha dan hutang pemilikan rumah. Hutang y...
Read more