Distorsi dalam Perhitungan PDB Per Kapita
Konflik Rusia dan Ukraina memunculkan pertanyaan seberapa kaya kedua negara tersebut sehingga mampu membiayai perang.
Dari sisi ekonomi, kita bisa melihat tingkat kesejahteraan sebuah negara berdasarkan Produk Domestik Bruto/PDB per kapita (per capita Gross Domestic Product/ GDP).
PDB per kapita menghitung semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian dalam batas wilayah tertentu dalam satu tahun kemudian dibagi dengan jumlah penduduk di tahun yang bersangkutan. Semakin tinggi PDB per kapita berarti semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk yang tinggal di negara tersebut.
Menurut perhitungan Bank Dunia, pada tahun 2020, PDB per kapita Rusia adalah USD10,127, hampir sama dengan PDB per kapita China ($10,435) atau Malaysia ($10,412).
Sementara PDB per kapita Ukraina adalah $3,727, tidak jauh dari PDB per kapita Indonesia sebesar $3,870.
Pada tahun 2010, Monako tercatat memiliki PDB per kapita tertinggi sedunia dengan $190,513. Kemudian disusul Liechtenstein yang mencapai $175,814 dan Luksemburg sebesar $115,874.
Sementara di tingkat regional ASEAN, Singapura memiliki PDB per kapita tertinggi mencapai $59,798.
Distorsi
Ada dua distorsi yang bisa muncul dalam penggunaan PDB per kapita untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara.
Pertama, karena perhitungan PDB per kapita menghitung semua aktivitas ekonomi di suatu negara baik itu milik faktor produksi dalam negeri maupun luar negeri maka perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di suatu negara tetap dihitung sebagai kegiatan ekonomi di negara tersebut padahal ada sebagian keuntungan yang ditransfer ke negara asal perusahaan tersebut.
Sebagai tempat investasi asing suatu negara berarti juga memiliki iklim usaha yang kompetitif yang ditandai dengan biaya transportasi yang rendah, pajak, regulasi pemerintah, biaya-biaya produksi (seperti asuransi, biaya utilitas, biaya tenaga kerja) serta pasar yang kompetitif.
Namun tidak hanya aliran keuntungan ke luar negeri, hadirnya perusahaan-perusahaan asing di suatu negara juga bisa membawa dampak atau eksternalitas negatif seperti dalam hal penurunan kualitas lingkungan (seperti peningkatan polusi udara dan pencemaran air), kepadatan lalu lintas, serta masalah sosial ekonomi di masyarakat (seperti kepadatan penduduk, gesekan dengan penduduk setempat, pengambilalihan tanah adat).
Kedua, perhitungan PDB per kapita menguntungkan negara-negara tax haven, yakni negara-negara yang "lunak" dalam urusan perpajakan yang banyak dipakai oleh individu untuk mengaburkan asal muasal dana atau kekayaan yang dimiliki.
Negara-negara tersebut akan dengan mudah menerima aliran dana dari luar negeri dan mengalirkan kembali dana tersebut ke luar negeri yang kemudian akan menjadi komponen investasi asing dan menjadi bagian dari perhitungan PDB per kapita.
Penutup
Indonesia harus bisa mengatasi kedua distorsi di atas. Kehadiran investasi asing perlu diterima dengan tangan terbuka namun juga mengantisipasi dampak jangka panjang karena posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi asing juga sejatinya bukan tujuan yang berkelanjutan/ sustainable karena saat Indonesia tidak lagi mampu menawarkan berbagai benefit bagi perusahaan asing, maka mereka akan dapat dengan mudah mengalihkan investasinya ke negara lain.
Regulasi tentang perpajakan juga harus dikelola dengan baik, terutama mencegah aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri yang bukan untuk tujuan produktif namun untuk mengaburkan legalitas perolehan dana tersebut.
Referensi:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita
https://www.investopedia.com/updates/purchasing-power-parity-ppp/
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/2078177.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index
