Tingkat Pendidikan yang Lebih Tinggi Berarti juga Lebih Sejahtera (?)

-
Ilustrasi Pendidikan. Sumber: Université de Tours

Untuk kalian yang masih di bangku sekolah, ga sih kebayang apa sih gunanya bersekolah. Bukankah bersekolah berarti mengorbankan waktu yang seharusnya bisa untuk kerja dan mendapat uang? Terlebih, ada komentar pendidikan yang tinggi juga belum tentu menjamin kesejahteraan.

Artikel ini membahas manfaat bersekolah yang tinggi, dilihat dari sisi ekonomi.

Hasil yang didapat dari tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari besarnya upah yang diterima. Tentu setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang berpendidikan tinggi namun mendapat upah rendah. Namun ada yang orang yang berpendidikan tidak tinggi namun mendapat upah tinggi. Namun secara umum, semakin tinggi pendidikan akan memberikan upah yang lebih besar.

Ilustrasi Pekerja. Sumber: workingwise.nz


Rata-rata Upah Pekerja di Indonesia

Badan Pusat Statistik mengeluarkan publikasi yang menyajikan rata-rata upah pekerja per bulan di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis lapangan kerja utama. Publikasi untuk bulan Agustus 2019 bisa dilihat di sini.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pekerja yang tidak / belum sekolah menerima upah rata-rata sebesar Rp. 1.333.719 per bulan. Kemudian pekerja yang tidak/tamat SD mendapat Rp.1.644.744 per bulan, pekerja tamatan SD mendapat Rp.1.868.571, pekerja lulusan SMP mendapat Rp.2.122.430.

Kemudian pekerja lulusan SMA mendapat rata-rata upah Rp.2.843.722, pekerja lulusan SMK mendapat Rp.2.871.216. Sementara pekerja lulusan diploma mendapat Rp.3.754.766 dan lulusan universitas mendapat Rp.4.583.759.

Dari data di atas, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan akan memberikan upah yang lebih tinggi bagi pekerja.

Beda Lapangan Pekerjaan berarti juga Beda Tingkat Upah

Variasi upah juga akan terjadi pada jenis lapangan pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan akan memberikan upah yang lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan yang lain.  BPS mengklasifikasikan lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi 17 kategori, yakni:
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi, Perawatan Mobil dan Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11 Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya

Setiap lapangan pekerjaan memberikan upah rata-rata yang berbeda. Contohnya sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan memiliki rata-rata upah Rp.2.031.206. Sementara sektor pertambangan dan penggalian memiliki rata-rata upah Rp.4.774.880. 

Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik lapangan kerja, yakni lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan dan teknologi memberi upah yang lebih tinggi daripada sektor yang membutuhkan keterampilan atau teknologi yang lebih sederhana.  

Di setiap lapangan kerja juga terlihat adanya perbedaan upah berdasarkan tingkat pendidikan pekerjanya. Contohnya,untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan, pekerja yang tidak/belum pernah sekolah di sektor ini mendapat upah rata-rata Rp.1.274.777, pekerja yang tidak/belum tamat SD mendapat upah Rp.1.585.966, pekerja yang tamat SD mendapat upah Rp.1.796334. 

Sementara pekerja lulusan SMP mendapat upah Rp.2.016.241, pekerja lulusan SMA mendapat upah Rp.2.471.166, pekerja lulusan SMK mendapat upah Rp.2.525.883. Kemudian, pekerja lulusan diploma mendapat upah Rp.3.822.057 dan pekerja lulusan universitas memiliki upah Rp.5.525.335. 

Untuk jenjang pendidikan yang sama, pekerja di sektor pertambangan dan penggalian mendapat rata-rata upah yang lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Di sektor pertambangan dan penggalian, pekerja yang tidak/belum pernah sekolah mendapat upah rata-rata Rp.1.647.368, pekerja yang tidak/belum tamat SD mendapat upah Rp.2.345.820, pekerja yang tamat SD mendapat upah Rp.2.562.682. 

Kemudian pekerja lulusan SMP mendapat upah Rp.3.001.295, pekerja lulusan SMA mendapat upah Rp.4.880.334, pekerja lulusan SMK mendapat upah Rp.5.443.325. Kemudian, pekerja lulusan diploma mendapat upah Rp.7.426.081 dan pekerja lulusan universitas memiliki upah Rp.11.847.762. 

Mengukur dari Sisi Upah Saja Tidak Cukup

Pengukuran dari sisi upah saja tidak cukup untuk menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan harus juga melihat bagaimana interaksi antara upah (penerimaan) dengan pengeluaran. Upah yang tinggi namun pengeluaran juga tinggi akan memberikan sisa upah yang tidak banyak. Ditambah dengan kuantitas dan kualitas yang belum tentu juga tinggi.

Contohnya, dua orang pekerja yang sama-sama lulusan SMA. Satu pekerja sudah berkeluarga dengan satu anak dan pekerja lainnya belum berkeluarga. Keduanya sama-sama mendapat upah sesuai dengan data di atas, yakni Rp.2.843.722 per bulan. Hal-hal lain diasumsikan sama.

Dengan upah yang sama, pekerja yang pertama harus memberi makan tiga orang sekaligus namun pekerja yang kedua hanya perlu memberi makan satu orang yaitu dia sendiri. Maka, untuk keluarga pekerja yang pertama, anggaran belanja bulanan yang dimiliki setiap orang adalah Rp.947.907. Sementara bagi pekerja kedua, anggaran belanja bulanan yang dimilikinya adalah utuh sebesar Rp.2.843.722.

Semakin tinggi anggaran per orang berarti juga semakin banyak dan jasa yang dapat dikonsumsi, dan juga semakin berkualitas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh orang tersebut. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan semakin tinggi.

Kemudian ada satu komponen lagi yang seharusnya menjadi perhatian, yakni hutang. Hutang bisa muncul untuk membeli barang (sehingga menambah aset), atau untuk kepentingan yang tidak menambah aset.

Maka, interaksi antara penerimaan, pengeluaran, dan hutang akan berhulu pada nilai kekayaan bersih. Secara matematis, nilai kekayaan bersih berarti jumlah seluruh kekayaan (harta) kemudian dikurangi dengan hutang.

Semakin Tinggi Tingkat Pendidikan Maka Kekayaan Bersih Semakin Tinggi

Dengan mengunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) periode 1993-2014, ditemukan hasil bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga maka semakin tinggi kekayaan bersih yang dimiliki.

Pengaruh terbesar dimiliki oleh kepala keluarga yang lulusan universitas. Kemudian disusul dengan kepala keluarga yang lulusan SMA/sederajat, kemudian tamatan SMP/sederajat, tamatan SD/sederajat, dan yang terakhir adalah mereka yang tidak sekolah.

Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan kepala keluarga berarti potensi mendapat upah yang lebih tinggi. Upah yang lebih tinggi berarti juga lebih banyak barang dan jasa yang dapat dibeli, termasuk di dalamnya untuk membeli aset. Maka, nilai aset akan meningkat.

Pendidikan yang tinggi juga diasumsikan semakin banyak uang yang tersedia untuk tabungan dan investasi. Karena tingkat tabungan atau investasi disebabkan oleh tiga hal: tingkat bunga/tingkat pengembalian, jangka waktu/periode investasi, dan jumlah yang diinvestasikan.

Sementara itu, pendidikan yang lebih tinggi juga dapat diinterpretasikan sebagai semakin mahir seseorang untuk mengelola keuangan. Pengelolaan keuangan tersebut dapat berupa kemampuan mencari informasi tentang peluang tambahan penghasilan, bijak mengelola pengeluaran, maupun kesadaran untuk berinvestasi.

Maka, terlihat sekarang apa gunanya bersekolah setinggi mungkin. Mungkin hasil yang didapatkan belum tentu sama satu orang dengan orang lain. Hasil juga belum tentu didapat dalam waktu singkat. Namun secara umum, pendidikan yang lebih tinggi akan menghasilkan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, diukur dari nilai kekayaan bersih.

(Thomas Soseco)


Popular posts from this blog

Skewness dan Kurtosis

-
Image
Pada statistika, dikenal istilah skewness dan kurtosis. Skewness adalah ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Skewness dapat bernilai positif, negatif, dan nol. Skewness yang bernilai positif berarti ekor distribusi berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Berarti, sebagian besar distribusi berada di nilai rendah. Skewness yang bernilai negatif berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri, menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di sisi kanan kurva. Sementara skewness bernilai nol berarti nilai terdistribusi secara simetris, dengan jarak antara ekor distribusi sebelah kanan dan kiri sama besar. Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/Skewness Kurtosis adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan ( tailedness ). Semakin besar nilai kurtosis maka kurva semakin runcing. Nilai referensi kurtosis adalah 3. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi disebut leptokurtik. Sementara jika lebih rendah dari 3, maka disebut plat...
Read more

Piramida Distribusi Kekayaan Masyarakat Indonesia

-
Image
Menarik mencermati pemberitaan detikcom (19/10) yang berisi pernyataan bahwa hanya 1% masyarakat Indonesia yang menikmati kekayaan sementara 99% sisanya hidup pas-pasan bahkan sangat sulit. Sontak, berita ini menjadi perhatian publik.  Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan mereka yang tidak termasuk dalam kelompok elit 1% ini. Apakah semuanya hidup pas-pasan? Tentu saja, pengamatan atas kondisi mereka sangat sulit. Akan lebih mudah mengamati atau mengukur orang-orang yang berada di kelompok ekstrem atas (orang yang sangat kaya) atau ektrem bawah (orang yang paling miskin).  Orang-orang yang masuk ke dalam 1% orang terkaya di Indonesia adalah mereka memiliki harta atau aset yang sangat banyak.  Artikel ini difokuskan pada kekayaan, dan bukannya pendapatan. Kekayaan rumah tangga lebih mampu merefleksikan kondisi kesejahteraan rumah tangga tersebut.  Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberi definisi kaya adalah ...
Read more

Palma Ratio Indonesia

-
Image
Koefisien Gini secara luas digunakan sebagai pengukuran kondisi ketimpangan. Hal ini didasari bahwa koefisien Gini merupakan salah satu metode pengukuran ketimpangang yang paling tua, diajukan oleh Corrado Gini pada tahun 1912. Koefisien Gini memiliki nilai dalam rentang 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini maka kondisi ketimpangan semakin parah. Maka, satu negara/ daerah yang memiliki koefisien Gini lebih tinggi daripada negara/ daerah lain dianggap memiliki tingkat ketimpangan lebih tinggi. Namun koefisien Gini ternyata tidak mampu melihat lebih ke dalam bagaimana distribusi yang terjadi di setiap kelas masyarakat. Misalnya ada negara A dan B memiliki koefisien Gini yang sama. Namun bagian pendapatan yang diterima oleh masyarakat termiskin di negara A lebih sedikit daripada pendapatan yang diterima oleh kelompok yang sama di negara B. Maka, kondisi ketimpangan di negara A seharusnya lebih parah daripada negara B. Untuk mengatasi kondisi di atas, diperlukan satu indikator lain, ...
Read more

KKN di Desa Penari

-
Image
KKN di Desa Penari is a horror story that goes viral recently in Indonesia. This story is believed based on the real story of KKN programme in one village in East Java Province in 2009. The KKN is an abbreviation of Kuliah Kerja Nyata or translated as practical experience of community service conducted by university students. While Desa Penari is translated as a village of dancers.  The story was originally published in a serial tweet by SimpleMan in his Twitter account @SimpleM81378523, uploaded on the 24th of June 2019. The tweets are written in the local language (Javanese with eastern Java dialect) with translation in the Indonesian language.  The story focuses on six (out of 14) students who did the KKN programme in a remote village, known with traditional dance as its tradition. When they arrived at the village, they realised that the village is also inhabited by ancient spirits, with traditional dance as their tradition.  The story culminated when a couple did ...
Read more

Daya Beli Masyarakat, in this Economy: Dunia Usaha dan Perspektif Ekonomi Makro

-
Image
Pemberitaan detikcom (02/08) tentang kelas menengah di Indonesia menunjukkan kondisi masyarakat di kategori ini yang semakin tertekan. Pendapatan yang tidak berubah banyak harus berhadapan dengan semakin tingginya pengeluaran imbas kenaikan harga. Tak heran kelas menengah semakin rutin berhemat dalam mengatur pengeluaran, bahkan untuk urusan makan. Kondisi ini juga diperparah dengan realita bahwa mereka bukan kelompok yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebab, tak seperti warga miskin, kelas menengah bukanlah golongan yang terjangkau bansos pemerintah. Maka tak heran, ini seperti kelas nanggung: miskin bukan, kaya masih jauh. Meski demikian, kelas menengah di Indonesia dielukan sebagai penyokong perekonomian. Meski jumlah mereka hanya sekitar 17% dari total penduduk Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi mereka mencapai sekitar 40% dari total konsumsi penduduk Indonesia.  Definisi Kelas Menengah Penentuan kelas menengah menggunakan data kon...
Read more

Berapa Rata-Rata Kekayaan Rumah Tangga di Indonesia?

-
Image
Acapkali pilihan untuk tinggal atau merantau didasari pada potensi penghasilan yang didapat. Tinggal di satu daerah dianggap mampu memberi jaminan menjadi kaya bila dibandingkan dengan tinggal di daerah lain. Namun apa betul asumsi tersebut? Dalam artikel ini kaya didefinisikan berdasarkan nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih berarti total kekayaan dikurangi dengan hutang.  Total kekayaan didapat dari nilai pasar semua aset yang dimiliki oleh seseorang, seperti nilai pasar dari rumah, ladang, hewan ternak, kendaraan, perabot, perhiasan, tabungan, serta berbagai nstrumen investasi lain. Hutang dapat berupa hutang produktif atau konsumtif. Hutang yang produktif dapat berupa hutang yang mendatangkan manfaat secara langsung, seperti menambah pemasukan ( cashflow ) atau menambah aset. Hutang jenis ini juga biasanya memiliki nilai yang lebih kecil daripada manfaat yang dirasakan. Contohnya adalah hutang untuk pengembangan usaha dan hutang pemilikan rumah. Hutang y...
Read more

Robustness Check

-
Image
Robustness check seringkali menjadi upaya justifikasi peneliti bahwa model dan pemilihan variabel di penelitiannya adalah secara struktural valid. Namun, sebaliknya, bila robustness check tidak dilaksanakan dengan baik, ia akan menjadi tidak informatif dan bisa jadi membawa persepsi yang keliru.  Satu artikel lama namun masih relevan membahas bagaimana core dan non-critical core variables dapat diuji untuk mendukung robustness check.  White, H. & Lu, X. (2010) Robustness Checks and Robustness Tests in Applied Economics. https://www.economics.uci.edu/files/docs/micro/s11/white.pdf
Read more