Pemerataan Pembangunan untuk Mengatasi Konflik di Indonesia

Peristiwa penyanderaan warga di Kampung Banti dan Kimbely di Distrik Tembagapura, Papua menyentak kita semua karena ternyata separatisme ternyata masih ada di bumi Indonesia. 

Terlebih mencermati pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian perihal motif penyanderaan tersebut yang mana motif utamanya adalah masalah ekonomi, yakni adanya sekelompok masyarakat yang menuntut dilibatkan dalam operasional tambang emas Freeport dan adanya kesenjangan dengan penambang emas lokal.

Motif ekonomi, yang kemudian dibungkus dalam semangat kedaerahan akan membuat aksi separatis menjadi semakin ekstrim. 

Motif ini pula yang dulu, terutama pasca reformasi 1998, (dan mungkin sampai sekarang) membuat banyak daerah kaya sumber daya alam seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur, dan Papua menuntut memisahkan diri dari Indonesia. Mereka merasa ada ketidakadilan, saat kekayaan alamnya dihisap kemudian dialirkan ke pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan negeri ini, meninggalkan kemiskinan, keterbelakangan, dan keterbatasan infrastruktur bagi mereka.

Keberhasilan pembangunan ternyata hanya dapat dinikmati di Pulau Jawa dan Jakarta saja. Daerah-daerah di luar Jawa masih mengalami keterbelakangan pembangunan. 

Terlebih lagi, di Pulau Jawa sekalipun, sebagian besar hasil-hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu yang tinggal di kota-kota tertentu.

Data statistik menunjukkan kondisi ketimpangan di Indonesia selama 15 tahun terakhir menunjukkan situasi yang semakin mengkuatirkan. 

Ketimpangan, yang diukur dengan Indeks Gini, menunjukkan tren yang semakin meningkat dari 0,344 pada tahun 2002 menjadi 0,393 pada tahun 2017. Semakin tinggi Indeks Gini berarti kondisi ketimpangan semakin parah.

Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Saat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas lima persen per tahun ternyata membawa hasil yang kurang memuaskan dimana pertumbuhan ekonomi tersebut dinikmati oleh segelintir masyarakat tertentu serta tidak tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh pelosok negeri.

Pembangunan yang tidak merata ke seluruh pelosok negeri akan menimbulkan persepsi adanya daerah maju dan ada daerah tertinggal. 

Daerah maju diindikasikan dengan infrastruktur yang memadai, kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta pendapatan masyarakat yang tinggi. Sementara daerah tertinggal akan selalu berkutat dengan kualitas pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan rendah, serta pendapatan masyarakat yang rendah.

Pembagian kesejahteraan juga harus merata ke antar golongan masyarakat yang ada di satu wilayah. 

Menarik untuk mencermati pemberitaan Media Indonesia (17 November 2017) tentang hasil riset Setara Institute yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling intoleran. Hal ini juga menunjukkan adanya satu masalah yang lebih besar di bangsa ini, yakni kurangnya rasa percaya (trust), baik masyarakat percaya kepada pemerintah atau masyarakat percaya ke anggota masyarakat lain.

Perlunya Saling Percaya

Dalam pembangunan, harus muncul kepercayaan atau trust. 

Masyarakat harus percaya kepada pemerintah bahwa pemerintah akan memberi hasil pembangunan yang baik dan merata bagi semua rakyatnya. Sementara itu sesama anggota masyarakat juga harus saling percaya untuk menjaga relasi sosial yang baik.

Tidak adanya rasa percaya akan membuat masyarakat mempertanyakan eksistensi pemerintah. 

Bagaimana bisa masyarakat tidak mendapat pembangunan sementara mereka rutin melaksanakan kewajibannya. Atau bagaimana bisa alat negara tidak hadir saat mereka butuh pertolongan dan perlindungan.

Di sisi lain, tidak adanya rasa percaya antara satu kelompok di masyarakat terhadap kelompok lain akan membuat terputusnya relasi sosial. Masyarakat enggan berbicara dengan orang yang berbeda status sosial ekonomi. 

Masyarakat kelompok bawah akan memandang iri ke masyarakat kelas atas. Masyarakat kelas atas akan menjaga jarak dengan kelompok di bawahnya.

Satu kelompok masyarakat akan mendapat stigma negatif dari kelompok lain. Akhirnya, mereka semua akan selalu diliputi rasa cemas, iri hati, tidak puas, dan ini semua bisa menjadi pemicu konflik horizontal.

Oleh karena itu, diperlukan upaya memunculkan kembali kepercayaan di masyarakat.

Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Pembangunan tidak boleh terpusat di Jawa saja. Pembangunan tidak boleh terpusat di satu kelompok masyarakat saja. 

Pembangunan harus merata ke semua anak bangsa di pelosok negeri ini. 

Pembangunan di daerah juga harus dilaksanakan dengan perspektif lokal. Ini berarti pemerintah pusat harus mendengar aspirasi warga setempat tentang kebutuhan dan keinginan mereka. Baru kemudian melaksanakan pembangunan, menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan wilayah yang lebih luas.

Maka, akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat yakin dengan pajak yang dibayar akan kembali lagi ke mereka dalam bentuk layanan publik yang baik. Masyarakat di satu daerah yakin mereka tidak dieksploitasi melainkan hasil-hasil alam mereka akan kembali lagi dalam proporsi tertentu. 

Terlebih, antar sesama masyarakat akan saling dan menganggap hidup ini adil. Jurang antara kaya dan miskin akan selalu ada. Yang dibutuhkan adalah jarak antara kaya dan miskin tersebut yang bukan semakin melebar melainkan harus semakin sempit.

Tentu saja semua butuh waktu. 

Karena Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, dengan lebih 230 juta penduduk, ratusan etnis dan bahasa daerah, dengan ribuan pulau, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. 

Maka siapapun yang menjadi pemimpin butuh dukungan luar biasa dari segenap penduduk Indonesia. Dan merupakan keniscayaan, konflik-konflik yang bermula pada ketidakpuasan ekonomi tidak akan terjadi lagi.

(Thomas Soseco)