Pajak dan Bantuan Langsung Tunai
Warga mendapatkan uang bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia, di Jakarta Pusat, Rabu (21/7/2021). Kemensos melalui PT Pos Indonesia menargetkan 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan Rp 600 ribu untuk periode Mei dan Juni 2021. Tribunnews/Herudin
Dikutip dari Tribunnews, ada setidaknya sembilan bantuan pemerintah selama pandemi COVID-19, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan. Berbagai bantuan tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Bantuan Beras Bulog, Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sosial Tunai (BST) Usulan Pemerintah Daerah, Subsidi/Diskon Listrik dan Abonemen, Program Kartu Prakerja, Subsidi Kuota Internet, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
Pemberian berbagai jenis bantuan bertujuan menjaga daya beli masyarakat selama pandemi. Dananya bisa diambil dari defisit anggaran—yang berarti pengeluaran saat ini dibiayai oleh pendapatan di masa depan—atau bisa juga diambil dari hutang.
Hutang?
Jika negara saja memiliki skema dan peluang untuk berhutang, apakah rumah tangga juga boleh berhutang?
Bagi kebanyakan rumah tangga, berhutang adalah jalan terakhir untuk mendapatkan dana segar untuk keperluan rumah tangganya.
Pada umumnya, jalan pertama bagi sebuah keluarga untuk dapat tetap punya uang untuk belanja saat pendapatan berkurang atau terhenti sama sekali adalah mengambil uang simpanan. Saat simpanan sudah menipis, rumah tangga kemudian menjual/ menggadaikan barang-barang yang dimilikinya. Langkah terakhir adalah berhutang.
Berarti, orientasi pendapatan tinggi harus juga diimbangi dengan orientasi menumpuk kekayaan. Di sini, istilah menumpuk kekayaan bukan melulu hal yang negatif, namun mampu menyelamatkan rumah tangga saat pendapatan anjlok seperti dijelaskan di atas.
Bicara tentang menumpuk kekayaan, justru ada orang-orang yang semakin kaya selama pandemi. Terbaru, Bukalapak yang mencatatkan sahamnya (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia tanggal 6 Agustus lalu menyebabkan harta kekayaan sang pendiri melejit hingga Rp.4,7 triliun, yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan harga saham yang dimilikinya.
Tentu saja, hal ini tidaklah instan. Butuh lebih dari satu dekade sejak Bukalapak resmi berdiri untuk go public.
Kembali ke masalah pandemi, berbagai bantuan pemerintah justru bersifat instan untuk menjaga daya beli keluarga selama pandemi. Dalam skala yang lebih luas, adanya daya beli masyarakat menjaga agar produsen akan tetap bisa berjualan. Ini adalah bagian dari fungsi pengeluaran pemerintah.
Jangan lupa, karena berbagai bantuan tadi dibiayai oleh defisit anggaran atau hutang, maka kita jugalah kelak yang berkewajiban membayar pengeluaran tadi dalam bentuk pajak kepada pemerintah.
Pajak dan pajak
Di masa depan, tarif pajak tampaknya akan semakin tinggi, terutama untuk pajak yang melekat pada subyek pajak. Tidak ada yang salah memang dengan tarif pajak yang tinggi. Yang kurang pas adalah punya pendapatan tinggi atau punya kekayaan banyak tapi tidak bayar pajak.
Padahal, pajak sangat penting untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik untuk periode tersebut atau untuk membayar defisit anggaran. Yang salah satunya untuk memberi bantuan atau subsidi saat pandemi saat ini.
(Thomas Soseco)